SURABAYA - Keterlambatan distribusi buku kurikulum baru berdampak serius. Karena buku-buku dari percetakan pemenang lelang tidak kunjung datang, murid-murid di Surabaya memilih membeli di toko buku. Padahal, buku itu dilarang diperjualbelikan. Kenyataannya, buku tersebut justru beredar bebas dan lebih mahal.
Tahun pelajaran baru 2014–2015 memang telah masuk pekan ketiga. Orang tua dan siswa umumnya berburu buku-buku literatur baru untuk pembelajaran. Namun, tahun ini berbeda. Jauh-jauh hari, Kemendikbud maupun dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota mengimbau wali murid tidak membeli buku pelajaran Kurikulum 2013.
Sekolah pun diwanti-wanti tidak memasukkan penerbit lain ke sekolah dengan alasan apa pun. Mereka hanya boleh membeli ke percetakan pemenang tender yang disetujui Kemendikbud dengan dana BOS buku. Yang melanggar akan terkena sanksi pidana.
Kepada orang tuanya, siswa pun menyatakan akan mendapat buku gratis. Namun, buku yang ditunggu-tunggu baru tiba sebagian dan tidak merata. Penyebabnya, penerbit telat mengirim buku-buku ke sekolah.
Orang tua dan siswa pun mencari buku ke berbagai toko. Ternyata, buku-buku Kurikulum 2013 yang katanya gratis dan tidak diperjualbelikan ada di pasaran. Harganya dua kali lipat dari harga eceran tertinggi (HET) yang pernah diungkapkan Kemendikbud. HET dari Kemendikbud adalah Rp 9.000, sedangkan harga secara umum dibanderol Rp 7.000 hingga Rp 9.000.
Di toko buku, harga buku Kurikulum 2013 mencapai Rp 20.500. Asli atau tidak, yang pasti buku itu sama dengan buku-buku dari percetakan yang telah sampai ke tangan siswa. Nayla Rahma Tsabita, siswi salah satu SD di kawasan Surabaya Selatan, membeli buku-buku Kurikulum 2013 ke salah satu toko di kawasan Ngagel.
Hingga kini, Nayla mengungkapkan baru mendapat satu buku tematik dari sekolah. Yakni, buku tematik 1. Padahal, seharusnya sampai lima buku. Sebenarnya, sekolahnya sudah mendapat CD mata pelajaran dari Kemendikbud. Siswa bisa memfotokopi. Namun, daripada memfotokopi, Nayla dan kawan-kawan lebih memilih membeli buku di toko. ’’Ada kok. Saya membeli buku tematik 2 sampai 5,’’ jelasnya.
Nayla mengakui, harganya lebih mahal daripada HET resmi. Yang penting buku-buku itu sama persis dengan buku yang dia dapat dari sekolah. Buku yang dia dapat dari toko tersebut juga tanpa penerbit. Hanya ada logo Kemendikbud. Di sana juga tercantum tulisan bahwa buku itu dilarang diperjualbelikan. Cetakan, logo, dan isi sama persis dengan buku asli.
Bukan hanya Nayla. Siswa di beberapa sekolah juga memilih membeli buku di toko. Mereka tidak puas jika tidak segera mempunyai buku-buku pelajaran. ’’Saya resah jika anak saya belum membeli buku. Sudah dua minggu buku tidak datang. Saya cari ke toko ternyata ada,’’ ungkap Astrid, seorang wali murid.
Ditanya mengenai fakta itu, Kadispendik Surabaya Ikhsan menyatakan belum tahu. Namun, dia berjanji secepatnya mengecek. Yang pasti, kata Ikhsan, distribusi buku ke sekolah terus berjalan. Dia optimistis pengiriman buku akan selesai.
Mantan kepala Bapemas KB Surabaya itu menjelaskan, semua sekolah sebenarnya sudah mendapat CD pembelajaran. Siswa atau guru bisa mencetaknya per tema. ’’Jadi, kalau mau dikopi, ya satu tema dulu. Setelah habis, baru tema lain,’’ ujarnya. Siswa juga bisa men-download materi buku melalui website Kemendikbud.
Dispendik, lanjut Ikhsan, terus berkoordinasi dengan percetakan agar segera menuntaskan distribusi buku. Terkait dengan penjualan buku kurikulum baru secara bebas di pasaran, dispendik tidak mengetahui siapa yang menjual. Begitu pula, apakah buku tersebut abal-abal atau tidak, Ikhsan memilih tidak berkomentar.
Dispendik mengimbau siswa lebih baik tidak membeli buku di luar. Sebab, mekanisme pembelian buku sudah diatur pemerintah. Guru dan siswa mendapat gratis dari sekolah.
Di tempat terpisah, Kepala Dikbud Jatim Harun menyatakan sudah mengetahui adanya penjualan buku-buku kurikulum baru di pasaran. Namun, dia tidak tahu apakah hal itu yang kemudian memperlambat distribusi buku atau tidak. ’’Informasi yang saya dapat, buku yang dijual di pasaran sama persis dengan buku asli. Saya tidak bisa menjelaskan masalah ini karena bukan kewenangan saya,’’ jelasnya.
Namun, Harun menuturkan sudah berkoordinasi dengan dispendik kabupaten/kota di seluruh Jatim. Intinya, mereka diminta mengimbau sekolah supaya siswanya tidak tergoda membeli buku di luar. ’’Sebab, ini akan merugikan siswa,’’ ucapnya. (kit/c23/roz)
Sumber Jawa Pos
0 komentar:
Posting Komentar